VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pada 2025, Indonesia akan menjadi negara maju yang berkembang jauh lebih baik dari sekarang. Namun, Presiden mengingatkan setidaknya ada 10 tantangan yang harus dihadapi bersama.
"Bukan apa-apa. Ini untuk memacu kita berbuat lebih baik lagi," kata Presiden dalam sambutan Rapat Kerja Pelaksanaan Program Pembangunan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin 10 Januari 2011.
Berikut 10 tantangan itu:
"Bukan apa-apa. Ini untuk memacu kita berbuat lebih baik lagi," kata Presiden dalam sambutan Rapat Kerja Pelaksanaan Program Pembangunan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin 10 Januari 2011.
Berikut 10 tantangan itu:
Pertama, kenaikan harga pangan dan energi telah menyebabkan inflasi besar-besaran.
Kedua, pemerintah harus mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tekanan besarnya subsidi. Permasalahan lain, menurut Presiden, adalah penyerapan anggaran belanja modal yang belum optimal, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak tercapai maksimal.
Ketiga, infrastruktur listrik masih belum imbang dengan kebutuhan pembangunan. Padahal, listrik sangat diperlukan dalam pembangunan nasional.
Keempat, Presiden Yudhoyono mengatakan masih ada hambatan terhadap investasi di seluruh Tanah Air, terutama dari segi perizinan dan kepastian hukum.
Kelima, penyimpangan dan korupsi masih saja terjadi. "Harus kita akui, korupsi dan kolusi di pemerintah pusat dan daerah, termasuk di sektor perpajakan, masih ada," katanya.
Keenam, sejumlah praktik usaha pertambangan masih merusak lingkungan. "Saya minta Gubernur lebih keras menindak perusahaan tambang yang lalai. Saya akan datang untuk melihat," ujarnya.
Ketujuh, politik uang makin berkembang. Fenomena ini kalau dibiarkan akan mencederai demokrasi dan martabat bangsa.
Kedelapan, sejumlah kewajiban pelayanan kepada rakyat belum berjalan sempurna, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan terhadap kaum marginal.
Kesembilan, perlindungan dan bantuan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih lemah. Ini terjadi mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga luar negeri.
Kesepuluh, sejumlah daerah dan jajaran pemerintah pusat masih belum memiliki kesiapan, kesiagaan, dan kesigapan dalam mengatasi bencana alam. Padahal Indonesia rawan bencana.
Kedua, pemerintah harus mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tekanan besarnya subsidi. Permasalahan lain, menurut Presiden, adalah penyerapan anggaran belanja modal yang belum optimal, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak tercapai maksimal.
Ketiga, infrastruktur listrik masih belum imbang dengan kebutuhan pembangunan. Padahal, listrik sangat diperlukan dalam pembangunan nasional.
Keempat, Presiden Yudhoyono mengatakan masih ada hambatan terhadap investasi di seluruh Tanah Air, terutama dari segi perizinan dan kepastian hukum.
Kelima, penyimpangan dan korupsi masih saja terjadi. "Harus kita akui, korupsi dan kolusi di pemerintah pusat dan daerah, termasuk di sektor perpajakan, masih ada," katanya.
Keenam, sejumlah praktik usaha pertambangan masih merusak lingkungan. "Saya minta Gubernur lebih keras menindak perusahaan tambang yang lalai. Saya akan datang untuk melihat," ujarnya.
Ketujuh, politik uang makin berkembang. Fenomena ini kalau dibiarkan akan mencederai demokrasi dan martabat bangsa.
Kedelapan, sejumlah kewajiban pelayanan kepada rakyat belum berjalan sempurna, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan terhadap kaum marginal.
Kesembilan, perlindungan dan bantuan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih lemah. Ini terjadi mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga luar negeri.
Kesepuluh, sejumlah daerah dan jajaran pemerintah pusat masih belum memiliki kesiapan, kesiagaan, dan kesigapan dalam mengatasi bencana alam. Padahal Indonesia rawan bencana.
"Saya berharap tantangan ini bisa dihadapi bersama," katanya. (art)
Sumber : VIVAnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar